Cakrawala Sultra – Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menyampaikan sikap resmi terkait pengamanan aksi unjuk rasa penolakan rencana investasi PT Sultra Industri Park (SIP) di Kabupaten Bombana. Raja Moronene, Alfian Pimpie, menilai langkah aparat kepolisian sudah tepat setelah ditemukan peserta aksi yang diduga membawa senjata tajam.
Aksi yang mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Bombana tersebut berlangsung dengan agenda penolakan investasi PT SIP. Namun dalam proses pengamanan, aparat Kepolisian Resor Bombana mengamankan sejumlah orang karena kedapatan membawa golok dan senjata tajam lainnya.
Menurut Alfian, tindakan membawa senjata tajam dalam aksi demonstrasi tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengancam keselamatan umum.
“Demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi ketika ada yang membawa sajam, itu sudah melampaui batas dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Aparat tentu wajib bertindak,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Ia juga mengapresiasi Kapolres Bombana yang turun langsung memimpin pengamanan di lapangan. Kehadiran pimpinan kepolisian, kata dia, memberi pesan bahwa negara hadir untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Di sisi lain, Alfian menyinggung adanya dinamika kepentingan di balik aksi penolakan tersebut. Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Bombana tengah menyiapkan skema koperasi sebagai wadah resmi bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam rencana investasi PT SIP secara legal dan terstruktur.
Menurutnya, langkah itu bertujuan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sah. Namun, ia menduga ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan rencana tersebut dan kemudian memobilisasi penolakan.
Kerajaan Moronene, lanjut Alfian, menginginkan situasi Bombana tetap kondusif agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa tekanan maupun intimidasi. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan menahan diri demi menjaga stabilitas daerah.
Redaksi
Comment