Kendari— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, Jaelani, menginginkan perempuan harus menjadi motor utama penggerak pembangunan bangsa bukan pelengkap dalam setiap keputusan politik.
Hal tersebut disampaikan Jaelani saat menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai agenda strategis dalam mengonsolidasikan gerakan perempuan di Bumi Anoa, sekaligus meningkatkan peran aktif mereka di ruang publik.
“Perempuan di Sultra harus mengambil peran strategis. Kita ingin melihat perempuan-perempuan hebat di daerah ini berdaya secara ekonomi politik, mandiri, dan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak,” ujar Jaelani saat memberikan sambutan di Kendari.
Anggota Komisi IV DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sultra ini menegaskan komitmen kuat partai dalam mendukung penuh pergerakan perempuan di kancah daerah. Ia mendorong agar seluruh kader Perempuan Bangsa di Sultra mampu berdaya, baik secara ekonomi maupun politik.
Jaelani memandang perempuan bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan aktor strategis yang memiliki posisi sangat krusial dalam tatanan bangsa. Menukil filosofi kuno, ia mengingatkan kembali bahwa “perempuan adalah tiang negara”.
”Jika perempuannya kuat, berdaya, dan berpendidikan, maka fondasi bangsa juga akan kokoh,” tegas legislator asal Sultra tersebut.
Dalam konteks pembangunan nasional, ia menginstruksikan seluruh kader perempuan untuk proaktif menyuarakan serta mengawal kepentingan rakyat luas, khususnya isu-isu kemaslahatan di daerah.
Menurut Jaelani, kontribusi perempuan akan berjalan optimal jika ditopang oleh dua kekuatan utama. Pertama, kemandirian ekonomi. Perempuan yang berdaya secara finansial diyakini mampu memperkuat ketahanan keluarga secara signifikan.
Mengingat posisinya di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, Jaelani menilai ruang ini sangat relevan bagi kelompok perempuan, seperti wanita tani atau nelayan, untuk ikut serta menggerakkan roda ketahanan pangan nasional.
Kekuatan kedua adalah keterlibatan aktif dalam politik formal. Jaelani mengimbau agar kaum perempuan tidak tabu terhadap politik, melainkan harus berani masuk ke ruang publik dan mengambil posisi pengambil kebijakan strategis.
”Tujuannya agar produk hukum atau kebijakan yang dilahirkan di tingkat daerah maupun pusat memiliki sensitivitas gender dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan perempuan dan anak,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya berorganisasi, mengikuti pendidikan kader, dan penguatan kapasitas agar peran perempuan tidak sekadar menjadi slogan semata.
”Perempuan harus dibekali dengan peningkatan kapasitas (capacity building) dan pemahaman regulasi yang matang agar mampu bersaing secara sehat, inklusif, dan substantif di berbagai lini pembangunan,” imbuh Jaelani.
Menghadapi tantangan zaman yang kian dinamis dan penuh ketidakpastian—mulai dari gejolak ekonomi, perubahan iklim, hingga dinamika sosial—ia meminta kader perempuan untuk mengubah pola pergerakan menjadi lebih adaptif dan taktis.
”Perempuan harus mampu memanfaatkan teknologi dan peluang baru, terutama dalam penguatan ekonomi kreatif dan ketahanan pangan skala rumah tangga,” jelasnya. Ia juga menekankan perlunya penguatan jejaring sesama perempuan serta kolaborasi lintas sektor agar seluruh program kerja dapat berjalan efektif dan berdampak nyata.
Sementara itu, perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa, Arzeti Bilbina, menegaskan bahwa Muswil kali ini bukan sekadar agenda seremonial lima tahunan. Bagi Anggota Komisi IX DPR RI ini, forum tersebut merupakan wadah krusial untuk menyatukan persepsi dan memperkuat struktur organisasi ke depan.
”Muswil ini menjadi agenda penting untuk menyusun berbagai program yang menjadi target kita ke depan,” kata Arzeti.
Ia menambahkan, Perempuan Bangsa Sultra ke depan akan fokus pada penguatan kapasitas kader di seluruh kabupaten dan kota agar siap menghadapi tantangan zaman, baik dalam ranah penguatan ekonomi keluarga maupun partisipasi aktif di jalur politik formal.
(Penulis: L.A)
Comment